Tuesday, February 10, 2009

Kompleks DPR Dirombak

Selasa
10 Februari 2009


KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 yang masa jabatannya akan berakhir pada 30 September tengah menyiapkan rencana untuk menata ulang ruang kerjanya di kompleks Senayan.

Rencana itu sudah tertuang rinci dalam rencana induk (master plan) kompleks Gedung MPR/DPR/DPD yang disusun Sekretariat Jenderal DPR. Dalam rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, dua minggu lalu, rencana itu sudah dipaparkan oleh pihak konsultan.

Desain ruangan mana saja yang akan ditata ulang ataupun gedung yang akan dibangun sudah digambar dengan rinci. Gedung baru untuk ruang kerja anggota DPR yang akan dibangun itu direncanakan 29 lantai, tiga lantai di antaranya di bawah tanah. Gedung ini akan dibangun di sebelah Gedung Nusantara I.

Ruangan yang akan ditata meliputi ruang lobi, lounge, Cafe Nusantara I, Ruang KK II Nusantara, Ruang Paripurna DPR, Lobby Nusantara III, serta koridor penghubung Nusantara I, II, dan III.

Minta disayembarakan

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Darul Siska, Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakiem, dan Sekretaris I Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo yang hadir dalam rapat, pimpinan-pimpinan fraksi menyetujui rencana itu, tetapi menolak desain yang ditawarkan Setjen DPR.

Darul Siska adalah yang pertama menolak rencana tersebut dalam rapat. Dia meminta agar desainnya disayembarakan lebih dulu. ”Kami juga terkaget-kaget kok Sekretariat Jenderal sudah maju sekali,” papar Darul Siska kepada Kompas, Senin (9/2).

Menurut Darul Siska, sejak awal 2008 Tim Peningkatan Kinerja DPR sudah meminta pimpinan DPR dan Setjen agar desain penataan ulang kompleks DPR dilombakan. Dia tidak mengerti mengapa rekomendasi tim kinerja itu tidak dilaksanakan.

Lukman Hakiem senada. Menurut dia, grand design kompleks DPR adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan lagi karena Gedung DPR sudah memiliki beban berlebih dengan adanya penambahan 560 staf ahli. Namun, fraksi juga tidak ingin pembangunan itu dilakukan tambal sulam. ”Kami minta disayembarakan. Ini kan untuk kepentingan bangsa, jadi tidak perlu ditutup-tutupi,” katanya.

Ganjar Pranowo, yang dihubungi terpisah, mendukung penataan ulang kompleks DPR, tetapi dia juga mensyaratkan desainnya dilombakan agar ada partisipasi masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Shaleh membenarkan bahwa pihak Setjen telah bekerja sama dengan konsultan untuk membuat rencana induk. Namun, dia menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan itu sudah sepengetahuan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi.

”Kami tidak akan melangkah tanpa arahan. Konsep kemarin itu masih proses penyempurnaan dan baru melibatkan akademisi. Nanti, kami akan melibatkan masyarakat dengan disayembarakan,” ujarnya. (sut)

0 Comments: